TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT


Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Agunan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank pelaksanan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah terhadap kerugian yang dialami oleh bank pelaksana akibat macetnya kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Hasil Penelitian ini adalah (1).Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh bank pelaksanan disertai dengan agunan berupa surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mana menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan (2) Untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh bank pelaksana maka pemerintah menetapkan kebijakan penjamin kredit KUR. sebesar 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 80 (delapan puluh) persen yang dibebankan pada lembaga penjaminan kredit negara seperti PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada bank pelaksana apabila masih mewajibkan agunan berupa surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pemohon KUR (2) Sebaiknya lembaga penjamin yakni PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) harus melakukan pembayaran secepat mungkin kepada bank pelaksanan yang mengalami kerugian akibat kredit macet KUR


Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah


LOADING LIST...

Detail Information

Bagian Informasi
Pernyataan Tanggungjawab Laras Pradita
Pengarang Laras Pradita
Edisi Publish
No. Panggil
Subyek Hukum
Klasifikasi
Judul Seri
GMD Text
Bahasa Indonesia
Penerbit Universitas Muhammadiyah Palu
Tahun Terbit 2018
Tempat Terbit Indonesia
Deskripsi Fisik
Info Detil Spesifik

  Tags :
Hukum

Citation

Laras Pradita. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. Retrieved from http://repository.unismuhpalu.ac.id/?p=show_detail&id=124&ath=Laras%20Pradita&yr=2018

 



Info Repository

Selamat datang di Repository Universitas Muhammadiyah Palu. Gunakan kotak penelusuran untuk mencari judul Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Media Sosial / Kanal

Facebook Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official
Youtube Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official
Instagram Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official

Alamat

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu
Jl. Jabal Nur, No 1.
Talise, Mantikulore
Telp: 0451-425627
E-mail: contact@unismuhpalu.ac.id