TINJAUAN YURIDIS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK DALAM DELIK GRATIFIKASI DAN SUAP

TINJAUAN YURIDIS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK DALAM DELIK GRATIFIKASI DAN SUAP


Abstrak

Dalam penelitian hukum ini Penulis mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan hukum pembuktian terhadap hasil penyadapan dalam kasus gratifikasi dan suap dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana problema yuridis Standart Operation Procedure (SOP) KPK dalam melakukan penyadapan dengan Tujuan penelitian, Untuk mengetahui analisis kekuatan hukum pembuktian terhadap hasil penyadapan dan juga mengetahui Standart Operation Procedure (SOP) KPK dalam melakukan penyadapan dalam pidana Gratifikasi dan Suap. Penelitian ini menggunakan metode“Penelitian Normatif” yang akan menjadi landasan studi ini.
Begitu sulitnya pembuktian terkait kasus gratifikasi dan suap. Karena sulit dalam pembuktiannya maka penegak hukum menggunakan kewenangan penyadapan yang kemudian dilanjutkan operasi tangkap tangan untuk menjerat para pelakunya. Kewenangan penyadapan sebagai senjata ampuh dalam kasus gratifikasi dan suap, sehingga sering menjadi perdebatan terkait hasil, keabsahan maupun kedudukan dalam pembuktian terkait hasil kewenangan penyadapan berupa alat bukti elektronik. Dalam perkembangannya juga terdapat perbedaan atau inkonsistensi antar peraturan perundang undangan terkait penentuan alat bukti elektronik dalam pembuktian. Sehingga seharusnya tidak tepat lagi alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi dikualifikasikan dalam alat bukti petunjuk,
Bahwa Standart Operation Procedure (SOP) terkait penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga terdapat problem yuridis dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tekait uji materi Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang pada intinya membatalkan pengaturan mengenai tata cara penyadapan yang diatur dalam peraturan pemerintah dan memberikan rekomendasi bahwa pengaturan tentang penyadapan harus dibentuk melalui Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu, pengaturan Standart Operation Procedure (SOP) terkait penyadapan sudah saatnya ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang serta pengaturan mekanisme dalam melakukan penyadapan haruslah diatur secara komprehensif agar tidak terjadi perdebatan dan multitafsir dikemudian.

Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Gratifikasi dan Suap.


LOADING LIST...

Detail Information

Bagian Informasi
Pernyataan Tanggungjawab Furqaan
Pengarang Furqaan
Edisi Publish
No. Panggil
Subyek Hukum
Klasifikasi
Judul Seri
GMD Text
Bahasa Indonesia
Penerbit Universitas Muhammadiyah Palu
Tahun Terbit 2018
Tempat Terbit Indonesia
Deskripsi Fisik
Info Detil Spesifik

  Tags :
Hukum

Citation

Furqaan. (2018). TINJAUAN YURIDIS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK DALAM DELIK GRATIFIKASI DAN SUAP. Retrieved from http://repository.unismuhpalu.ac.id/?p=show_detail&id=121&ath=Furqaan&yr=2018

 



Info Repository

Selamat datang di Repository Universitas Muhammadiyah Palu. Gunakan kotak penelusuran untuk mencari judul Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Media Sosial / Kanal

Facebook Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official
Youtube Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official
Instagram Repository Universitas Muhammadiyah Palu Official

Alamat

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu
Jl. Jabal Nur, No 1.
Talise, Mantikulore
Telp: 0451-425627
E-mail: contact@unismuhpalu.ac.id